Tantangan dan solusi pengawasan di selat bagi penegakan hukum maritim merupakan isu yang tidak bisa diabaikan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Selat yang menjadi jalur transportasi utama antar pulau ini seringkali menjadi area rawan tindak kriminal seperti penyelundupan, perompakan, dan illegal fishing.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tantangan utama dalam pengawasan di selat adalah luasnya wilayah yang harus diawasi serta minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. “Kita memiliki selat yang sangat luas, sehingga membutuhkan kerja sama antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan,” ujarnya.
Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama antara Badan Keamanan Laut, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Pengembangan Strategis Kebijakan Maritim, Dr. Siswadi. Menurutnya, sinergi antar lembaga tersebut sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan di selat.
Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti sistem monitoring satelit dan drone juga dapat menjadi solusi efektif dalam pengawasan di selat. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Arifsyah Nasution, teknologi seperti ini dapat membantu memantau aktivitas ilegal di perairan Indonesia dengan lebih akurat dan efisien.
Meskipun tantangan dalam pengawasan di selat bagi penegakan hukum maritim cukup kompleks, namun dengan adanya kolaborasi antar lembaga terkait dan pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan upaya penegakan hukum di perairan Indonesia dapat semakin efektif dan efisien. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan di selat demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara kita.”