Penegakan hukum pelanggaran batas laut adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara maritim di dunia saat ini. Dengan begitu banyak kegiatan ilegal seperti illegal fishing, smuggling, dan penangkapan ikan secara berlebihan, penegakan hukum di perairan laut menjadi semakin penting.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum pelanggaran batas laut memerlukan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. “Kami tidak bisa melakukannya sendiri. Dibutuhkan kerjasama yang solid untuk menangani masalah ini,” ujarnya.
Salah satu kendala dalam penegakan hukum pelanggaran batas laut adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institut Kelautan Indonesia (IKI), hanya sekitar 20% dari wilayah perairan Indonesia yang dapat diawasi secara intensif. Hal ini membuat pelaku ilegal semakin berani untuk melanggar aturan.
Namun, meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, masih ada prospek yang cerah dalam penegakan hukum pelanggaran batas laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum yang efektif dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan laut, tetapi juga bagi perekonomian negara. “Dengan menjaga keberlanjutan sumber daya laut, kita juga menjaga masa depan generasi mendatang,” ujarnya.
Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pelanggaran batas laut, diperlukan kerjasama yang erat antara negara-negara maritim, pengembangan teknologi yang lebih canggih, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum pelanggaran batas laut dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak.