Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum di Laut Indonesia merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini dikarenakan wilayah perairan Indonesia yang luas serta tingginya aktivitas illegal fishing dan kejahatan maritim lainnya.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara instansi terkait, seperti TNI AL, Polair, dan Bakamla. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, yang menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menangani masalah keamanan laut.
Selain itu, penggunaan teknologi canggih juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, M. Zulficar Mochtar, penggunaan sistem pemantauan satelit (satelit monitoring system) telah membantu dalam mengawasi perairan Indonesia secara lebih efektif.
Tentu saja, upaya ini tidak akan mudah dan memerlukan komitmen serta kerja keras dari semua pihak terkait. Namun, dengan kerjasama yang baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia dapat meningkat sehingga keamanan dan kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik.