Tindakan preventif penyusupan kapal asing di Laut Indonesia telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyusupan kapal asing di perairan Indonesia semakin meningkat, menimbulkan kerugian ekonomi dan keamanan bagi negara.
Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, tindakan preventif sangat penting dilakukan untuk mencegah penyusupan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. “Kita harus siap sedia untuk menghadapi ancaman di laut, termasuk penyusupan kapal asing yang tidak memiliki izin untuk berlayar di perairan Indonesia,” ujarnya.
Salah satu tindakan preventif yang telah dilakukan adalah peningkatan patroli di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, peningkatan patroli dilakukan untuk mengawasi dan mengidentifikasi kapal-kapal asing yang mencurigakan. “Kita harus waspada terhadap upaya penyusupan kapal asing yang dapat merugikan kepentingan negara,” kata Heru.
Selain itu, kerja sama antar lembaga terkait juga menjadi kunci dalam tindakan preventif ini. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sinergi antara TNI, Polri, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan di perairan Indonesia. “Kita harus bersatu dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dari ancaman penyusupan kapal asing,” ujarnya.
Dalam upaya mencegah penyusupan kapal asing di perairan Indonesia, kolaborasi dengan negara-negara tetangga juga menjadi hal yang penting. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan Australia dalam bidang maritim dapat memperkuat pengawasan di perairan Indonesia. “Kita harus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia,” ujarnya.
Dengan tindakan preventif yang terintegrasi dan kerjasama yang kuat, diharapkan penyusupan kapal asing di perairan Indonesia dapat diminimalisir. Upaya ini tidak hanya untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan negara, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia.