Salah satu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum maritim di Indonesia adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut, Bakamla memiliki peran penting dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Tugas dan kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut kita.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang kepada Bakamla untuk melaksanakan patroli laut, penegakan hukum, dan penanganan kejadian darurat di laut.
Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum maritim dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kerjasama antar lembaga dan pihak terkait sangatlah penting dalam penegakan hukum maritim, agar pelanggaran-pelanggaran di laut dapat ditindak dengan cepat dan tepat.” Prigi juga menambahkan, “Bakamla perlu terus meningkatkan kapasitas dan koordinasi dengan instansi lain untuk mengoptimalkan penegakan hukum di laut.”
Dengan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum maritim, Bakamla diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Melalui kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, Bakamla dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut kita.