Peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia tidak bisa dipandang enteng. Menurut Dr. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, peraturan hukum laut sangat vital dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia.
Dahuri mengatakan, “Peraturan hukum laut memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas manusia di laut agar tidak merusak lingkungan laut. Hal ini sangat relevan mengingat sumber daya kelautan kita semakin terancam akibat overfishing dan kerusakan lingkungan.”
Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, peraturan hukum laut menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan yang tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa tanpa adanya peraturan yang jelas, pengelolaan sumber daya kelautan akan sulit dilakukan dengan efektif.
Menurut Harkristuti, “Peraturan hukum laut harus mampu memberikan arah yang jelas bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya kelautan. Tanpa peraturan yang kuat, akan sulit bagi pemerintah untuk menegakkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sumber daya kelautan.”
Selain itu, peraturan hukum laut juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik antar negara terkait pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. Hasjim Djalal, seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa peraturan hukum laut internasional seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim antar negara.
Djalal menegaskan, “Peraturan hukum laut internasional membantu mengatur tata kelola sumber daya kelautan secara adil dan berkelanjutan. Dengan mengikuti ketentuan UNCLOS, negara-negara dapat menyelesaikan konflik perbatasan maritim dengan damai dan berkeadilan.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pakar hukum laut untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diterapkan secara efektif demi keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia.