Upaya Peningkatan Penegakan Hukum Maritim di Bali
Hukum maritim merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk ditegakkan di wilayah pesisir seperti Bali. Namun, seringkali penegakan hukum maritim di Bali masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penegakan hukum maritim di daerah ini.
Menurut Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, penegakan hukum maritim di Bali perlu ditingkatkan agar dapat meminimalisir tindak kejahatan di laut. “Kami terus melakukan upaya peningkatan penegakan hukum maritim di Bali agar wilayah perairan Bali tetap aman dan terkendali,” ujarnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan patroli di perairan Bali. “Kami akan terus melakukan patroli di laut untuk mengawasi aktivitas yang mencurigakan dan mencegah tindak kejahatan di wilayah perairan Bali,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Benoa, I Komang Widnyana.
Selain itu, kolaborasi antara berbagai instansi terkait juga penting dalam meningkatkan penegakan hukum maritim di Bali. “Kami selalu bekerja sama dengan TNI AL, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan hukum maritim di Bali,” ungkap Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas I Benoa, I Made Eka Diarta.
Dalam hal ini, Pakar Hukum Maritim dari Universitas Udayana, Prof. Dr. I Wayan Puspa Negara, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam penegakan hukum maritim. “Kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan penegakan hukum maritim di Bali,” katanya.
Dengan adanya upaya peningkatan penegakan hukum maritim di Bali, diharapkan wilayah perairan Bali dapat menjadi lebih aman dan terkendali. Semua pihak perlu berperan aktif dalam mendukung upaya ini agar tujuan tersebut dapat tercapai.